Wisata Politik kita akan mulai pada tahun Pilkada Serentak 2018, hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah saat dalam pertemuannya dengan Pemprov. Cilegon, Jabar. foto : eno/hr.

Pemerintah Daerah harus siap baik itu dari aspek keamanannya, masyarakatnya maupun akomodasinya serta agenda atraksi yang akan dilakukan oleh daerah dalam wisata politik mendatang. Hal tersebut dikemukakan Ferdiansyah selaku Ketua Tim Kunker Komisi X DPR dalam kunjungannya ke Serang, Banten, Minggu (12/11).

"Hasil rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata telah disepakati bahwa agenda wisata politik kita akan mulai pada tahun Pilkada serentak 2018," ujar Wakil Ketua Komisi X tersebut.

Dikatakan bahwa tujuan dari wisata politik tersebut untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu aman, damai dan bisa untuk dijadikan pencitraan terhadap wisatawan mancanegara bahwa Indonesia itu wajib dikunjungi. "Belajar dari pengamatan yang telah kami lakukan bahwa pilkada ini dan pileg ini ternyata semua hampir dikatakan berjalan dengan aman, damai. Oleh karena itu menjadi sebuah daya tarik sesungguhnya apabila kita bisa melakukan pengemasan untuk wisatawan mancanegara," ujarnya.

Dalam pertemuannya dengan PLT Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Ferdiansyah mengatakan dalam konteks wisata politik, ketika dilakukan pemilu kemudian digelar atraksi dan sajian kuliner untuk beberapa TPS dengan latar belakang budaya serta alam yang luar biasa untuk dijadikan daya tarik wisatawan.

"Prinsipnya dari Kementerian Pariwisata juga akan melakukan pencatatan dahulu, untuk menyatakan bahwa Pemda siap. Juga harus ada MoU dulu dengan pemerintah daerah yang memang benar-benar siap, dan hanya beberapa TPS saja yang akan menjadi tujuan wisata. Dengan demikian, apabila digelar Pilkada serentak yang dimulai bulan Juni 2018, mungkin hanya beberapa provinsi dan beberapa kabupaten kota yang akan dijadikan sampel bahwa Pemerintah Daerah sudah siap di berbagai aspek," tutup Ferdiansyah. (eno,mp)